logo

BPS Tuban melakukan Penilaian ZI

Tuban, 19 Agustus 2020 Usai melaksanakan Upacara HUT Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Tuban didatangi Tim dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Tuban sebagai mitra Kementerian P
BPS Tuban melakukan Penilaian ZI

Peringatan HUT RI ke-75 Tahun 2020

Senin, 17 Agustus 2020 | Upacara Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia ditengah pandemi covid-19 diselenggarakan secara sederhana dan melalui media virtual langsung dari La
Peringatan HUT RI ke-75 Tahun 2020

Selamat Datang di Website PA. Tuban

Assalaamualaikum Wr. Wb. Selamat datang di website resmi Pengadilan Agama Tuban. Website ini dibuat sebagai sarana untuk memberikan beragam informasi khususnya yang ber
Selamat Datang di Website PA. Tuban

CANANGKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS SELANGKAH LAGI PA. TUBAN MENUJU WBK DAN WBBM

TUBAN, Pengadilan Agama Tuban mengadakan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Jum&rsquo
CANANGKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS SELANGKAH LAGI PA. TUBAN MENUJU WBK DAN WBBM

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Gugatan / Permohonan Mandiri

Aplikasi Ditjen Badan Peradilan Agama dalam Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri.

Pengaduan Online

Layanan pengaduan online adanya praktek suap, pelayanan pegawai yang kurang memuaskan. (Versi Demo)

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 864

Akibat Perceraian Anak dibawah Umur

Merujuk pada pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat hukum terhadap anak apabila ada perceraian, maka baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan akan memberi keputusannya.

Ayah bertanggungjawab atas semua biaya memeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Jika sang ayah dalam kenyataan ternyata tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Selain itu Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.  Setelah perceraian, anak dapat berada di bawah pemeliharaan ayah atau ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah ayah. Mengenai besaran jumlah biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak dan ketentuannya disesuaikan dengan keadaan ekonomi ayah. Apabila ayah kuat ekonominya maka ia wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila ayah kesulitan ekonomi maka ibu juga wajib membiayai anak.

Orang tua yang sedang proses perceraian pun tetap harus bertanggung jawab bagi anak-anaknya sesuai PP No. 9 Tahun 1975 pasal 24, bahwa proses perceraian antara suami-istri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalukan tugasnya memberikan nafkah kepada istrinya. Demikian pula tugas kewajiban suami-istri itu terhadap anak-anaknya. Selain itu juga harus dijaga jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki bersama-sama oleh suami-istri, maupun harta kekayaan istri atau suami menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang demikian itu bukan saja menimbulkan kerugian kepada suami-istri itu melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Tuban

Jl. Sunan Kalijogo No. 27 Tuban

(0356) 321326

(0356) 324939

pa_tbn@yahoo.co.id